kementerian pada negeri (kemdagri) ingin mengevaluasi anggaran penghasilan juga shopping daerah (apbd) untuk mengetahui efektivitas kewenangan otonomi daerah (otda) di setiap pemda, kata mendagri gamawan fauzi, pada jakarta, kamis.
beberapa kali presiden mengingatkan kiranya dalam sederat daerah jumlah warga miskinnya masih selama atas 20 persen, tapi rumah serta mobil pejabatnya mewah, kantornya megah. ini tak bagus, papar mendagri usai membuka peringatan hari otda 2013, dalam hotel bidakara jakarta, kamis.
rencana evaluasi anggaran itu hendak diselenggarakan kemdagri bersama melalui unit kerja presiden jenis pengawasan juga pengendalian pembangunan (ukp4), dan dimulai dalam mei.
mendagri menyebutkan ketika ini sederat daerah diindikasikan hanya menyerap 18 persen anggaran pemerintah daerah supaya pembangunan, tengah sisanya ada sulit digunakan untuk shopping aparatur serta gaji pns. penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal mesti ditingkatkan merupakan minimal 28 persen.
Informasi Lainnya:
sementara tersebut, anggaran dan paling ada dimanfaatkan dengan pemda merupakan supaya belanja aparatur, gaji pegawai negeri sipil (pns), dan perjalanan dinas. malahan ada dan berbelanja aparaturnya hingga 72 persen.
itu tak adil, oleh karenanya mesti dievalusi. buka apbd-nya Salah satu per Satu, tegasnya.
saat ini, proses pra-evaluasi masih berlangsung pada kemdagri, untuk kemudian dibicarakan dengan ukp4 pada awal mei. hasil evaluasi mau dibuat secara rutin serta bertahap dan diberikan pada presiden untuk ditindaklanjuti.
hasil evaluasi dan akan diserahkan terhadap gubernur, agar dalam mengevaluasi apbd 2014 nanti usah masa untuk dicermati, jangan asal setuju saja, katanya.